Desk Penyusunan SPIP di Setda Kabupaten Pemalang.
Pemalang, Rabu 18 Juni 2025 – Camat Belik Hadiri Desk Penyusunan SPIP di Setda Kabupaten Pemalang
Pemalang, 18 Juni 2025 — Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) menggelar kegiatan Desk Penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang dilaksanakan pada hari Rabu, 18 Juni 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai perwakilan kecamatan, termasuk Kecamatan Belik yang diwakili oleh Kasubag Binpro, Bapak Kosim, S.AP.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Bagian Organisasi Setda Pemalang ini bertujuan untuk menyusun dan memperkuat implementasi SPIP sebagai bagian dari upaya peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. SPIP sendiri merupakan sistem yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan, pengamanan aset, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Dalam sambutannya, perwakilan dari Bagian Organisasi Setda Pemalang menyampaikan bahwa penyusunan SPIP menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kinerja dan integritas organisasi pemerintahan. “SPIP tidak hanya sebagai dokumen formalitas, tetapi harus diimplementasikan secara nyata dalam setiap kegiatan dan proses pemerintahan,” tegasnya.
Kasubag Binpro Kecamatan Belik, Bapak Kosim, S.AP, yang hadir mewakili Camat Belik, mengungkapkan bahwa keikutsertaan dalam kegiatan ini sangat penting untuk menyelaraskan penyusunan SPIP di tingkat kecamatan dengan pedoman dan arah kebijakan dari pemerintah kabupaten. “Kami siap mendukung dan mengimplementasikan SPIP sesuai dengan pedoman yang telah disusun. Dengan SPIP, pengawasan internal akan lebih sistematis dan terukur,” ujar Kosim.
Lebih lanjut, Kosim menambahkan bahwa Kecamatan Belik telah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan pengelolaan administrasi pemerintahan yang lebih transparan. Menurutnya, dengan SPIP yang baik, potensi penyimpangan dapat ditekan dan tata kelola organisasi akan semakin akuntabel. “Kami melihat SPIP sebagai salah satu alat yang strategis dalam mendukung reformasi birokrasi di tingkat kecamatan,” tambahnya.
Peserta desk penyusunan SPIP diberikan pemahaman tentang struktur, komponen, serta mekanisme pelaporan SPIP yang sesuai dengan regulasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Selain itu, peserta juga melakukan simulasi penyusunan dokumen SPIP berdasarkan kondisi nyata di masing-masing unit kerja.
Salah satu narasumber dari Bagian Organisasi menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi SPIP tidak hanya diukur dari penyusunan dokumen, tetapi juga dari bagaimana setiap pimpinan dan pegawai mampu menjalankan pengendalian secara konsisten. “Kunci dari SPIP adalah integritas dan komitmen. Tanpa kedua hal itu, SPIP hanya akan menjadi formalitas semata,” ujarnya.
Kegiatan ini juga menjadi forum berbagi pengalaman antar perangkat daerah dan kecamatan dalam menyusun dan menjalankan SPIP. Beberapa peserta menyampaikan tantangan yang dihadapi di lapangan, seperti keterbatasan SDM dan kurangnya pemahaman teknis mengenai SPIP. Namun demikian, dengan adanya desk penyusunan seperti ini, diharapkan setiap perangkat daerah mendapatkan bimbingan yang tepat untuk menyusun SPIP secara efektif.
Desk penyusunan SPIP ini merupakan bagian dari strategi Pemkab Pemalang dalam mengoptimalkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagai landasan akuntabilitas dan transparansi kinerja instansi pemerintah.
Acara ditutup dengan penyampaian hasil sementara penyusunan SPIP oleh masing-masing perwakilan kecamatan dan OPD. Hasil tersebut akan ditindaklanjuti dengan pendampingan teknis oleh tim dari Bagian Organisasi guna menyempurnakan dokumen SPIP yang akan menjadi rujukan dalam pelaksanaan program kerja dan kegiatan pemerintahan ke depan.
Rabu, 18 Juni 2025, menjadi tonggak penting dalam penguatan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang. Dengan keterlibatan aktif kecamatan seperti Belik, diharapkan implementasi SPIP dapat berjalan optimal hingga ke tingkat bawah, demi terciptanya pemerintahan yang efektif, efisien, dan bebas dari praktik penyimpangan.
